Postingan

Menampilkan postingan dengan label FRIC

ISTANA MEMANGGIL, FRIC SIAP PERANG LAWAN HOAX!

Gambar
JAKARTA ,_Gedung-gedung pencakar langit Jakarta menjadi saksi. Di tengah gempuran berita bohong yang coba merobek persatuan, sebuah sinyal kuat datang langsung dari pusat kekuasaan tertinggi. Staf Khusus Presiden Republik Indonesia secara resmi memanggil Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman. Ini bukan undangan makan siang. Ini adalah PANGGILAN NEGARA. Sumber internal menyebutkan, Istana sudah lama memantau. Di saat banyak organisasi hanya ribut di media sosial, FRIC bekerja dalam senyap. 34 Provinsi, satu komando. Tidak berisik, tapi hasilnya nyata. FRIC bukan sekadar organisasi wartawan. FRIC adalah benteng terakhir penjaga marwah Polri dan pengawal program Presiden RI menuju Polri PRESISI. "Presiden tidak butuh laporan ABS. Presiden butuh denyut nadi rakyat yang sebenarnya. Dan itu ada di FRIC," ujar salah satu sumber di lingkaran Istana. Pemanggilan ini adalah pengakuan. Bahwa pasukan yang selama ini loyal tanpa batas kepada ...

Viral! Komitmen FRIC Bikin Kaget: Loyal, Profesional, Solid, Tanpa Batas Untuk Polri

Gambar
SAPUJAGATNEWS.COM, JAKARTA - Fast Respon Indonesia Center (FRIC) menegaskan eksistensinya sebagai garda terdepan dan mitra setia Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP FRIC, H. Dian Surahman, FRIC hadir bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai wadah perjuangan yang berdedikasi penuh untuk mendukung tugas-tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dengan mengusung semangat “Loyal, Profesional, Solid, Tanpa Batas”, FRIC berkomitmen memperkuat sinergi antara masyarakat, media, advokat, dan institusi Polri di seluruh pelosok negeri. “FRIC hadir sebagai wadah perjuangan yang berdedikasi penuh dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan komitmen yang teguh dan semangat loyalitas tanpa batas, FRIC berdiri kokoh untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, media, advokat, dan institusi Polri,” tegas H. Dian Surahman, Jumat (12/9/2025). Tiga Pilar Komitmen ...

LBH FRIC KORDINASI DENGAN UPT PPA TANJAB BARAT, GUNA PEMULIHAN PSIKIS KORBAN PERKOSAAN

Gambar
LBH FRIC KORDINASI DENGAN UPT PPA TANJAB BARAT, GUNA PEMULIHAN PSIKIS KORBAN PERKOSAAN TANJAB,JAMBI, Lembaga Bantuan Hukum Fast Respon Indonesia Center (LBH FRIC) melakukan koordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait pemulihan psikis korban dugaan perkosaan yang terjadi di Mess Divisi IV PT. Agrowiyana, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi. Koordinasi tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi LBH FRIC, M. Hatta, S.H., M.H. melalui sambungan telepon dengan Kepala UPT PPA Kab. Tanjab Barat, Hardiyanti, SKM. Dalam komunikasi tersebut, Hatta menyampaikan bahwa saat ini LBH FRIC tengah mendampingi korban dugaan perkosaan. Pihak LBH FRIC berharap UPT PPA Kab. Tanjab Barat dapat membantu proses pemulihan psikis yang dialami korban. Respon cepat diberikan oleh Kepala UPT PPA Kab. Tanjab Barat.   "Iya pak, secepatnya kami melakukan pendampingan. Nanti kami akan ke rumah korban untuk mel...

Buntut Tragedi 664 Keracunan MBG Sidoarjo, Ketua FRIC DPC Lebak Sarankan Ketua BGN Dan Satgas Banyak Evaluasi Kelapangan

Gambar
Buntut Tragedi 664 Keracunan MBG Sidoarjo, Ketua FRIC DPC Lebak Sarankan Agar BGN Dan Satgas Banyak Evaluasi Kelapangan LEBAK, SAPU JAGAT NEWS - Tragedi keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo yang meracuni 664 orang dan menyisakan 77 korban masih dirawat, memicu kegaduhan hingga ke Kabupaten Lebak. Di saat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono, meminta maaf dan menyebut insiden Sidoarjo sebagai "kelalaian yang disengaja", fakta lebih juga di Lebak banyak dapur diduga tidak sesuai SOP  Secara eksklusif kepada Sapu Jagat News, Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPC Lebak mengungkap adanya dugaan kuat banyak dapur MBG (SPPG) di Kabupaten Lebak yang hingga hari ini bermasalah dan tidak menjalankan SOP. "Ini temuan eksklusif kami di lapangan. Banyak dapur MBG di Lebak itu operasionalnya tidak sesuai SOP. Dari mulai ketertiban keamanan tidak ada tempat ruang jaga pos,tempat ruang lalin yang sempit,Ipal yang ker...

Keluarga Besar DPP FRIC Beserta Pengurus dan Jajaran se-IndonesiaMengucapkan

Gambar
Keluarga Besar DPP FRIC Beserta Pengurus dan Jajaran se-Indonesia Mengucapkan DIRGAHAYU DENSUS 88 ANTI TEROR 26 Agustus 2026. "Terima kasih atas dedikasi tanpa henti sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI dari ancaman terorisme. Dan semoga senantiasa profesional, tangguh, modern, dan terpercaya dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan kondusif." Jabat erat, H. Dian Surahman. Ketum FRIC  H. Deden Hardening  Sekjend FRIC. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Bravo Polri! Ketum FRIC H. Dian Surahman Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Bijak dan Bermartabat

Gambar
JAKARTA, FRIC - Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC) H. Dian Surahman mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi ajakan demonstrasi yang beredar masif di media sosial. Dalam keterangan eksklusifnya di Jakarta, Senin (25/08/2026), Dian Surahman menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak demokrasi, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, tertib, dan damai. "Masyarakat harus bijak. Jangan hanya karena menerima ajakan melalui media sosial, grup WhatsApp, atau informasi dari pihak tertentu kemudian langsung ikut turun ke jalan. Pahami terlebih dahulu persoalannya, siapa yang mengajak, apa tuntutannya, dan apa tujuan akhirnya," tegas H. Dian Surahman. ### Jangan Asal Ikut Arus Menurutnya, demonstrasi tanpa pemahaman yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan baru dan merugikan masyarakat itu sendiri. Ia meminta masyarakat melakukan tabayun dan verifikasi sebelum memutuskan ikut aksi:...

FRIC : " Selamat Hari Juang Polri" Polri Garda Terdepan Pertahankan Kemerdekaan RI

Gambar
FRIC : " Selamat Hari Juang Polri" Polri Garda Terdepan Pertahankan Kemerdekaan RI    JAKARTA ,-Hari Juang Polri diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Ini adalah hari bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang resmi ditetapkan sejak 2024. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, PPKI sidang pada 19 Agustus 1945 dan menetapkan status Polisi masuk ke dalam kekuasaan Pemerintah Indonesia. Menyikapi itu, pada tanggal 21 Agustus 1945 pukul 07.00 WIB di halaman Markas Polisi Istimewa Surabaya  Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin memimpin apel dan membacakan Proklamasi Polisi Isi Proklamasi Polisi: _“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia”_ Ini adalah bentuk kesetiaan Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai kepada Negara Republik Indonesia.  Aksi Nyata Setelah Proklamasi. Setelah ikrar, Polisi Istimewa Surabay...

FRIC DPW Banten Sidak Lokasi Galian C di Sindang Jaya, Minta APH Tindak Tegas Soal Perizinan

Gambar
FRIC DPW Banten Sidak Lokasi Galian C di Sindang Jaya, Minta APH Tindak Tegas Soal Perizinan Kedalaman Capai 5 Meter, FRIC DPW Banten Pertanyakan Izin Galian C di Sindang Asih SINDANG JAYA — Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Banten melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi aktivitas penambangan galian C di Kampung Sarongge, Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Selasa (11/8/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk mempertanyakan legalitas perizinan pengerukan lahan yang diduga berada di area milik Suvarna Sutera. Ketua FRIC DPW Banten, Habibi, menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menertibkan setiap kegiatan penambangan galian C di wilayah Banten. Menurut Habibi, meskipun aktivitas pengerukan dilakukan di atas tanah pribadi dan materialnya dialokasikan untuk kepentingan pribadi, pihak pengelola tetap diwajibkan mengantongi perizinan resmi sesuai regulasi pertambangan yang berlaku. "A...

FRIC Ingatkan Orang Tua Awasi Anak di Medsos, Kesalahan Anak Keluarga Ikut Menanggung

Gambar
FRIC Ingatkan Orang Tua Awasi Anak di Medsos, Kesalahan Anak Keluarga Ikut Menanggung JAKARTA , 07 Agustus 2026 – Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman, kembali mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar bijak dan penuh kehati-hatian dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, hal ini bukan tanpa alasan. Setiap tulisan, unggahan, foto, video maupun pernyataan yang disebarkan di ruang publik digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan mengikat. "Jangan sampai kelalaian atau ketidaktahuan kita dalam bermedia sosial justru menyeret diri sendiri ke dalam jerat pidana. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga berdampak luas kepada orang lain yang tidak bersalah," tegas H. Dian Surahman. Inti pesan Ketum FRIC sangat jelas: Jika bijak bermedia sosial, maka manfaat dan keuntungan besar yang akan diperoleh. Namun sebaliknya, jika asal-asalan dan sembarangan, maka yang datang adalah kerugian dan kecelakaan hu...

H.Dian Surahman Ketum FRIC: Maknai Bulan Agustus sebagai Momentum Refleksi Kebangsaan, Keadilan Hukum, dan Pengabdian Rakyat

Gambar
H. Dian Surahman Ketum FRIC: Maknai Bulan Agustus sebagai Momentum Refleksi Kebangsaan, Keadilan Hukum, dan Pengabdian Rakyat JAKARTA - Memasuki bulan Agustus, atmosfer kebangsaan di seluruh pelosok Tanah Air kembali membara menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Agustus bukan sekadar deretan angka di kalender, melainkan bulan sakral yang menyimpan jejak sejarah, keringat, dan darah para pahlawan bangsa. Menanggapi momentum bersejarah ini, Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman, menyampaikan pandangan dan refleksi kritisnya mengenai makna sejati kemerdekaan di era modern. Menurutnya, pemaknaan kemerdekaan di masa kini tidak boleh berhenti pada seremoni pengibaran bendera Merah Putih atau perlombaan rakyat semata, melainkan harus diwujudkan dalam kerja nyata penegakan hukum yang adil, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Kemerdekaan Adalah Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam pandangannya, salah satu pilar ...

Sambut Kemerdekaan Ke-81, Ketum DPP FRIC Ajak Seluruh Jajaran Rayakan dengan Kontribusi Bermanfaat bagi Masyarakat dan Sebar Informasi Benar.

Gambar
Sambut Kemerdekaan Ke-81, Ketum DPP FRIC Ajak Seluruh Jajaran Rayakan dengan Kontribusi Bermanfaat bagi Masyarakat dan Sebar Informasi Benar. JAKARTA – Dalam rangka menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 tahun 2026, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (DPP FRIC), H. Dian Surahman, mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran organisasi. Instruksi ini ditujukan kepada pengurus pusat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), kabupaten/kota dan anggota yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. “Kita harus hadir, bukan hanya sebagai penonton. FRIC wajib berpartisipasi dan berkontribusi nyata dalam menyukseskan serta memeriahkan perayaan kemerdekaan tahun ini yang ke-81,” tegas H. Dian Surahman, Rabu 29 Juli 2026. Ketua Umum FRIC menekankan, perayaan kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Isi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Laksanakan bakti sosial, tingkatkan kesada...

Ketum FRIC: Penegakan Hukum Tidak Bisa Dibeli dengan Kedekatan atau Dipengaruhi Opini

Gambar
JAKARTA ,SAPUJAGAT NRWS - Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman, menegaskan bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh proses penegakan hukum dijalankan berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan karena tekanan opini publik, kepentingan kelompok tertentu, maupun klaim kedekatan dengan pihak mana pun. Pernyataan tegas tersebut disampaikan H. Dian Surahman di Jakarta, Jumat (25/07/2026), menyikapi maraknya upaya penggiringan opini dalam sejumlah proses hukum yang berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum. Menurut H. Dian Surahman, independensi aparat penegak hukum merupakan pilar utama negara hukum yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, setiap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan harus terbebas dari segala bentuk intervensi. "Hukum yang adil harus berdiri di atas fakta dan bukti, bukan opini ataupun klaim kedekatan dengan siapa pun. Semua warga negar...

FRIC Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Kasi Humas Polres Tangerang Selatan IPDA Yudhi Susanto, S.H., Apresiasi Dedikasi dan Pengabdiannya

Gambar
FRIC Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Kasi Humas Polres Tangerang Selatan IPDA Yudhi Susanto, S.H., Apresiasi Dedikasi dan Pengabdiannya TANGSEL – 22 Juli 2026, Hari ulang tahun menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada sosok yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan komitmen dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ucapan selamat ulang tahun pun disampaikan kepada Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, IPDA Yudhi Susanto, S.H. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Deden Hardening, menyampaikan doa dan apresiasi atas pengabdian IPDA Yudhi Susanto yang dinilai berhasil membangun komunikasi yang humanis antara institusi Polri, media, dan masyarakat. "Selamat ulang tahun kepada IPDA Yudhi Susanto, S.H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh berkah, kekuatan, serta kesuksesan dalam mengemban amanah sebagai anggota Polri. Semoga tetap istiqamah memb...

Ketum FRIC H. Dian Surahman Tegaskan: Hukum Jalan, Tak Butuh Restu Presiden untuk Tangkap Pejabat.

Gambar
Ketum FRIC H. Dian Surahman Tegaskan: Hukum Jalan, Tak Butuh Restu Presiden untuk Tangkap Pejabat JAKARTA -- Ketua umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman menegaskan, tidak ada aturan hukum yang mengharuskan tatkala mau melakukan penangkapan dan penetapan tersangka harus mendapat izin Presiden, justru undang-undang mengatakan jika penangkapan atau mau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tidak diharuskan untuk mendapatkan izin Presiden. Pernyataan itu disampaikan H. Dian Surahman menanggapi klaim kuasa hukum FA, Hotman Paris Hutapea yang menyebut penetapan tersangka terhadap kliennya semestinya mendapat persetujuan Presiden. (Putra/Red)

Di Era Prabowo-Gibran, FRIC Yakin Polri Konsisten Tegakkan Keadilan dan Berantas Korupsi.

Gambar
Di Era Prabowo-Gibran, FRIC Yakin Polri Konsisten Tegakkan Keadilan dan Berantas Korupsi. JAKARTA, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Fast Respon Indonesia Center (DPP - FRIC), H. Dian Surahman, memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah (FA) Menurutnya, pengungkapan kasus ini berhasil mengembalikan kepercayaan dan moral publik. “Respons masyarakat sangat positif. Ini menunjukkan langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran menuai apresiasi luas. Rakyat melihat ada keberanian untuk membersihkan institusi dari dalam,” ujar H. Dian Surahman, dalam keterangannya, Minggu, 12 Juli 2026. H. Dian berharap Presiden Prabowo bersama rakyat dapat menyatu untuk mengawal proses hukum kasus FA hingga tuntas. “Jangan berhenti di tengah jalan. Usut sampai akar, bongkar jaringannya, dan tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa tebang pilih,” tegasnya. Di kesempatan yang sama, FRIC menyatakan d...

FRIC Siap Dukung Presiden Prabowo Bantai Para Koruptor di Tanah Air, Agar Terwujud Indonesia Maju Indonesia Emas 2045

Gambar
FRIC Siap Dukung Presiden Prabowo Bantai Para Koruptor di Tanah Air, Agar Terwujud Indonesia Maju Indonesia Emas 2045 JAKARTA - Ketegasan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bantai para koruptor mendapatkan pujian dari masyarakat (12/07/2026) Ketua Umum FRIC H.Dian Surahman menyampaikan " FRIC sangat mengapresiasi  Presiden Prabowo , beliau tidak diskriminatif dan tegas atas kasus korupsi , seperti kasus eks Kepala BGN , Kasus Mantan Jampidsus , kasus penguasaan lahan secara ilegal oleh pihak perusahan semau disita serta banyak lagi lainnya  Dan FRIC siap mendukung Presiden Prabowo Bantai para koruptor , siap memberikan informasi melalui pemberitaan terkait peristiwa dan polemik yang terjadi di tanah air  Presiden tidak kasih ruang bagi Koruptor yang merugikan negara , ketegasan beliau membuat para koruptor ketar - ketir , Presiden tanpa pilih kasih , jika ada koruptor di sikat beliau , dan para oknum penegak hukum jangan pernah bermain mata lindungi para koruptor  ...

Lebih Setahun Jabat Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar SIK MH Dipercaya Jabat Dansat Brimob Polda Kal-Sel

Gambar
Lebih Setahun Jabat Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar SIK MH Dipercaya Jabat Dansat Brimob Polda Kal-Sel JAMBI - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Jambi. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026, ST/1338/VI/KEP./2026, ST/1339/VI/KEP./2026, ST/1340/VI/KEP./2026, dan ST/1341/VI/KEP./2026 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri, Irjen Pol. Dr. Anwar, pada 26 Juni 2026. Dalam mutasi tersebut, salah satunya Kapolresta Jambi, Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., dimutasi sebagai Dansat Brimob Polda Kalimantan Selatan. Jabatan Kapolresta Jambi selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Anang Herlambang, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya Tingkat III Baintelkam Polri. Diketahui bahwa Kombes Pol Boy Siregar sebelum menjabat Kapolresta Jambi lama menjabat sebagai Wadan Sat Brimob...

DPP FRIC Resmi Bentuk dan Tetapkan Kepengurusan LBH FRIC Untuk Mewujudkan Layanan Pendampingan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan

Gambar
DPP FRIC Resmi Bentuk dan Tetapkan Kepengurusan LBH FRIC Untuk Mewujudkan Layanan Pendampingan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan JAKARTA ] 15 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (FRIC) secara resmi membentuk dan menetapkan susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FRIC. Penetapan ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP FRIC dan berlaku efektif mulai tanggal ditetapkannya.   Dasar Hukum dan Landasan Pembentukan   Pembentukan LBH FRIC didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketetapan organisasi yang sah, yaitu:   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FRIC; 5. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0006584.AH.01.07.Tahun 2025.   Tugas dan Fungsi LBH FRIC   Dalam keterangannya, Ketua Umum DPP FRIC, H. Dian Surahman, meny...

Pesan Tahun Baru Islam dari Sekjen DPP FRIC: Hijrah untuk Persatuan dan Kebaikan

Gambar
Pesan Tahun Baru Islam dari Sekjen DPP FRIC: Hijrah untuk Persatuan dan Kebaikan KUNINGAN ] Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (DPP FRIC), H. Deden Hardening, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Muslim. Menurutnya, Tahun Baru Islam 1448 Hijriah merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik. Pergantian tahun Hijriah tidak hanya dimaknai sebagai perubahan penanggalan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. "Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H menjadi momentum refleksi diri dengan berbagai ucapan doa yang bertebaran di media. Berbagai tokoh dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, menyampaikan pesan hijrah untuk mempererat persatuan," ujar H. Deden Hardening.Selasa (15/6/2026) Ia menilai, semangat hijrah yang diwariskan dalam sejarah Islam mengandung makna perubahan menuju ...

Dekat di Hati Petani, Polres Kuningan Pasang Badan Kawal Swasembada Pangan

Gambar
Dekat di Hati Petani, Polres Kuningan Pasang Badan Kawal Swasembada Pangan KUNINGAN] Komitmen menyukseskan swasembada pangan nasional bukan cuma di atas kertas, Menunjukkan intensitas dan totalitas yang luar biasa dalam melaksanakan program pemerintah, Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., bersama Jajaran Polres Kuningan, Jawa Barat, membuktikannya dengan turun langsung ke sawah dan ladang untuk menemui para petani di wilayah Kabupaten Kuningan pada Selasa (16/6/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk bersinergi erat dengan para petani hebat di daerah. Aksi jemput bola ini diambil untuk memastikan program strategis nasional terkait ketahanan pangan berjalan mulus tanpa hambatan di tingkat tapak melalui tiga pilar utama, Cek Lapangan, Serap Aspirasi, dan Komitmen Monitoring Berkala. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Kuningan Kompol Eryda Kusumah, S.I.K., M.H., C.PHR., bersama Kasat Reskrim AKP Abdul Azis meninjau langsung perkembangan komoditas...