Postingan

Menampilkan postingan dengan label HUKUM

Dalam Rangka Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia Kejari Rangkasbitung Akan Memaparkan Capaian Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi sepanjang Tahun 2025.

Gambar
SJN ,LEBAK, – Menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2025, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung Kabupaten Lebak memaparkan capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga awal Desember 2025. Penyampaian ini menjadi bentuk komitmen lembaga penegak hukum dalam mendorong transparansi serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Lebak. Dalam laporan resmi yang dirilis, Kejari Lebak mengungkapkan telah menerbitkan empat Surat Perintah Penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Penyertaan Modal PDAM Tahun 2012–2014. Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara. Selain itu, Kejari Lebak juga telah melakukan tiga kegiatan penyelidikan serta sembilan penuntutan, termasuk di dalamnya perkara yang berkaitan dengan penyimpangan pada salah satu bank plat merah. Seran...

KEJARI MANDAILING NATAL MENUJU ZONA INTEGRITAS WBK TAHUN 2025

Gambar
KEJARI MANDAILING NATAL MENUJU ZONA INTEGRITAS WBK TAHUN 2025 Plt Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal SAPUJAGAGATNEWS.com MANDAILING NATAL, _Sejalan dengan program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, Dr. Muhammad Iqbal, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal bergerak cepat untuk mewujudkan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2025.  Dalam persiapannya Dr. Muhammad Iqbal, S.H., M.H., menggalakkan aksi-aksi perbaikan dan perubahan dalam perwujudan ZI WBK/WBBM ini bagi seluruh insan Adhyaksa Kejari Madina.  Denga Mengusung jargon “Hita Pature”, seluruh jajaran Kejari Madina berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi dan mewujudkan paradigma hukum yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.  
“Kami meneguhkan komitmen untuk berbuat yang terbaik, HITA PATURE artinya ka...

Yusril Menko Hukum Dan HAM Sampaikan Jaksa Harus Didampingi TNI Untuk Selidiki Tambang Ilegal

Gambar
Yusril Menko Hukum dan Ham Sampaikan Jaksa Harus Didampingi TNI Untuk Selidiki Tambang Ilegal Jakarta_SAPUJAGATNEWS.com Jika Komentar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof DR. Yusril Izha Mahendra SH MH, katakan Di Pertambangan Ilegal harus diselidiki Kejaksaan dan didampingi TNI , ada Apa ? Institusi KPK dan Polri ada apa ini?. Bahkan vidio tersebar di Media Sosial baru baru ini mengatakan, karena Jaksa Tidak memiliki Kekuatan Militer Mendampingi mereka, maka akan diperbantukan TNI Militer yang akan Mengawasi Penyidikan Tambang Ilegal. Diapun mengatakan perlu diperkuat Kejaksaan didampingi TNI. " Nanti Tambang Ilegal bersih jika Jaksa Tangani, nanyinya juga ada TNI mendampingi mereka, lakukakan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tambang se Indonesia," tegasnya. Pernyataaan Menteri tersebut, sepertinya sudah mosi tak percaya kepada Polri, terkait tambang ilegal tak diseriusi. Lanjutnya, dalam vidio berdurase 25 Menit, dia mengatakan UU TNI yang baru mengatur TNI ...

Menteri Yusril Sampaikan Jaksa Harus Didampingi TNI Untuk Selidiki Tambang Ilegal

Gambar
Yusril Menko Hukum dan Ham Sampaikan Jaksa Harus Didampingi TNI Untuk Selidiki Tambang Ilegal Jakarta_SAPUJAGATNEWS.com Jika Komentar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof DR. Yusril Izha Mahendra SH MH, katakan Di Pertambangan Ilegal harus diselidiki Kejaksaan dan didampingi TNI , ada Apa ? Institusi KPK dan Polri ada apa ini?.   Bahkan vidio tersebar di Media Sosial baru baru ini mengatakan, karena Jaksa Tidak memiliki Kekuatan Militer Mendampingi mereka, maka akan diperbantukan TNI Militer yang akan Mengawasi Penyidikan Tambang Ilegal.   Diapun mengatakan perlu diperkuat Kejaksaan didampingi TNI.  " Nanti Tambang Ilegal bersih jika Jaksa Tangani, nanyinya juga ada TNI mendampingi mereka, lakukakan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tambang se Indonesia," tegasnya.  Pernyataaan Menteri tersebut, sepertinya sudah mosi tak percaya kepada Polri, terkait tambang ilegal tak diseriusi.  Lanjutnya, dalam vidio berdurase 25 Menit, dia mengatakan UU TNI yang baru mengatur TN...

Kejaksaan Negeri Demak Laksanakan Pelantikan dan Sertijab Kasi Intelijen

Gambar
Kejaksaan Negeri Demak Laksanakan Pelantikan dan Sertijab Kasi Intelijen Demak_SAPUJAGATNEWS.com  Kejaksaan Negeri Demak. (Kejari Demak).  Melaksanakan pengambilan sumpah dan serah terima jabatan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Demak di Kantor Kejari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan  Demak yang baru dilantik dan diambil sumpahnya adalah, Niam Firdaus. S.H .Sedangkan Kepala Seksi Intelijen Sebelumnya Yulianto Aribowo, S.H.,M.H pindah tugas ke Kejari Cilacap Jawa Tengah.  Kajari meminta kepada Kasi Intel yang baru dilantik dan diambil sumpahnya untuk segera menyesuaikan dengan tugas pokoknya dan fungsi (tupoksi) di Kejaksaan Negeri Demak.  "Semoga amanah, semangat dan cepat melaksanakan tupoksinya mengingat bagian Intelijen merupakan ujung tombak Kejaksaan.  Banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti program jaksa masuk sekolah,Jaksa Garda Desa dengan Inovasi yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Demak.   Pada Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Demak Meraih peringkat III dalam penanga...

Penguatan Kewenangan Kejaksaan Semarang Dalam Revisi KUHAP

Gambar
Penguatan Kewenangan Kejaksaan Semarang Dalam Revisi KUHAP SAPUJAGATNEWS.com Pada prinsipnya kami sangat mendukung penguatan peran Kejaksaan yang diwacanakan dalam RKUHAP, antara lain peran fase penyidikan sebagai langkah preventif terhadap praktik² yang menciderai keadilan.   Dengan peran yang lebih kuat, kejaksaan diharapkan akan mampu pula meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi maupun tugasnya sebagai lembaga penegak hukum," ucap Alex Effendi,SH.MH ,Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Kota Semarang.  "Adapun cara untuk menguatkan peran kejaksaan, dalam kaitannya dengan fungsinya, antara lain yaitu, menguatkan PENGAWASAN terhadap proses dan penegakan hukum sejak dimulainya penyidikan.  Untuk itu perlu kiranya rumusan diperluasnya peran kejaksaan dalam RKUHAP. Dengan adanya inovasi mengenai peran kejaksaan dalam RKUHAP, diharapkan RKUHAP bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mampu. menjawab tantangan nyata dalam penegakan hukum di Indonesia", sebagaimana...

Sufmi Dasco Akui Organisasi Advokat Diakui Pemerintah Hanya KAI ISL Ketua MA, 14 Menteri, 8 Wakil Menteri Hadir Diacara Konggres Advokat ISL Di Bandung

Gambar
Sufmi Dasco Akui Organisasi Advokat Diakui Pemerintah Hanya KAI ISL Ketua MA, 14 Menteri, 8 Wakil Menteri Hadir Diacara Konggres Advokat ISL di Bandung    JAKARTA_SAPUJAGATNEWS.com Pernyataan Wakil Ketua DPR RI ini disampaikan pada saat Hajatan akbar Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis (ISL) di Bandung , Senin (10/2).   Konggres KAI ISL berlangsung semarak, Banyak pejabat tinggi negara yang hadir untuk memberikan dukungan terhadap organisasi pengacara ini, diantaranya Menteri BUMN Erik Tohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia Maruarar Sirait, Ketua Umum KADIN Anindy Bakri, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto bersama 14 menteri, 8 wakil menteri, tiga utusan khusus presiden dan Tamu Kehormatan Lainnya. Turut hadir pula Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedy Mulyadi. Sufmi Dasco tercatat Pula sebagai Ketua Dewan Pengawas KAI ISL, mengatakan pula peribahasa setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya.  Organisasi ini mempunyai jumlah anggota 40 rib...

Komisi XIII DPR RI Dapil Banten 2 Berkunjung Ke Lapas Kelas IIA Serang

Gambar
Lapas Kelas IIA Serang Terima Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil Banten 2 Serang_www.sapujagatnews.com Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang menerima kunjungan kerja spesifik anggota komisi XIII DPR RI Dapil Banten II di sarana asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas IIA Serang, Rabu 18 Desember 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil II Banten, H. Edison Sitorus dan Jajaran dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Romi Yudianto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Jalu Yuswa Panjang, Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah, Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Fajar Nur Cahyono, Pejabat Struktural dan Pegawai Lapas Kelas IIA Serang. Dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil II Banten, H. Edison Sitorus dan Jajaran meninjau langsung sarana/prasarana pembinaan diantaranya area Bimker, Dapur, dan Blok Hunian serta Blok Lansia di Lapas Kelas IIA Serang; Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil II Banten, H. Edison ...

Kementrian Hukum Dan HAM Kini Telah Terbagi Menjadi Kementrian Kordinator Bidang Hukum,Hak Asasi Manusia(HAM),Imigrasi Dan Pemasyarakatan,Kementrian Hukum,Kementrian HAM,Serta Kementrian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Gambar
Kementerian Hukum Dan HAM Kini Telah Terbagi Menjadi Kementerian Kordinator Bidang Hukum,Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan,Kementerian Hukum, Kementerian HAM,Serta Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan. Jakarta_www.sapujagatnews.com Kementrian Hukum Dan HAM Kini Telah Terbagi Menjadi Kementrian Kordinator Bidang Hukum,Hak Asasi Manusia (HAM),Imigrasi Dan Pemasyarakatan,Kementrian Hukum,Kementrian HAM,Serta Kementrian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.       Meskipun terpisah, Kolaborasi antar 'saudara kandung' ini pasti akan tetap berjalan.        Sinergi yang baik antar kementerian akan memastikan bahwa pembangunan hukum dan HAM berjalan selaras dengan kebutuhan negara dan harapan rakyat.       Pada tahun 2024, Kemenkumham telah berhasil meraih berbagai pencapaian, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik.        Keberhasilan ini akan dilanjutkan bersama pada tahun 2025. Sinergi Bersama untuk Indonesia Emas 2045 . (Iyan Mulyana/Ahmad Satibi)

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Indonesia

Gambar
Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalamJabatan di Indonesia BANTEN_ www.sapujagatnews.com. Karya MOCHAMAD RIDZKY SALATUN Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla’ulAnwar Banten, Dosen Pengampu : Dr. Firman Adi Candra, SE., SH., MH. Abstrak Penggelapan dalam jabatan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang merusak integritas dan kepercayaan dalam dunia kerja, baik di sektor publik maupun swasta.    Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang diberi tanggung jawab dalam posisinya menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti mengambil atau menggunakan aset organisasi secara tidak sah.      Di Indonesia, penggelapan dalam jabatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait, mengingat tingginya potensi pelanggaran ini dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta.     Rumusan Masalah : 1. Bagaimana karakteristik penggelapan dalam jabatan menurut hukum Indonesia?  2. Bagaimana penegakan hukum dan u...