Taat Konstitusi, Dasco Hormati Kewenangan Presiden Soal Cawapres, dr. Ali Mahsun ATMO: Kampanye Hitam Justru Naif dan Kontraproduktif
JAKARTA, Kamis (19/11/2026) – Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan bahwa proses pengisian Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ali Mahsun, pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya bukanlah momentum pemilihan presiden (Pilpres) atau kontestasi politik elektoral. Mekanisme tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yakni MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Ini bukan perhelatan Pilpres. Tidak ada pemilihan umum atau kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI, yang selanjutnya akan memilih satu di antaranya,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, munculnya kampanye hitam (black campaign) yang menyerang figur-figur yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon Wakil Presiden merupakan tindakan yang tidak tepat, bahkan naif dan kontraproduktif.
Ali Mahsun mengemukakan dua alasan mendasar.
Pertama, kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diamanatkan konstitusi. Bukan kewenangan partai politik, individu, kelompok, ataupun golongan tertentu untuk menentukan siapa yang harus menjadi calon.
Karena itu, berbagai upaya menggiring opini, terlebih melalui tuduhan atau kampanye hitam tanpa dasar hukum yang jelas, justru berpotensi memicu kegaduhan politik dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
Kedua, kewenangan memilih Wakil Presiden berada pada MPR RI melalui mekanisme persidangan konstitusional. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa perlu menghormati tahapan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.
“Kita harus menghormati hak dan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Jangan justru membangun kegaduhan dengan kampanye hitam terhadap figur tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali Mahsun menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia harus dipandang sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan representasi eksklusif partai politik, kelompok, ataupun golongan tertentu.
“Siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan bersama demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional,” imbuhnya.
Momentum Memperkuat Persatuan Bangsa
Ali Mahsun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan, menjadikan momentum pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang berat serta kompleks. Dibutuhkan persatuan, soliditas, dan konsolidasi seluruh kekuatan bangsa agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan optimal.
Oleh karena itu, ia meminta agar segala bentuk kampanye hitam, provokasi, dan pembentukan opini yang berpotensi memecah belah masyarakat segera dihentikan.
“Bangsa ini membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Kita memiliki pekerjaan besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, memberdayakan usaha kecil dan mikro, melindungi pedagang kaki lima, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai energi bangsa justru habis untuk pertarungan opini dan kampanye hitam yang tidak produktif,” tandasnya.
Ali Mahsun juga mengapresiasi sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengingatkan pentingnya menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Baginya, sikap tersebut merupakan teladan dalam berdemokrasi dan bernegara, yakni menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelompok.
“Apa yang disampaikan Saudara Sufmi Dasco Ahmad patut kita contoh. Inilah sikap kenegarawanan dan ketaatan terhadap konstitusi. Kita harus memberikan ruang dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ketua Umum APKLI Merah Putih yang juga Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998 tersebut mengajak seluruh masyarakat mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa memperoleh petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menentukan sosok terbaik untuk mendampingi kepemimpinan nasional.
“Mari kita doakan Presiden Prabowo Subianto agar diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Setelah MPR RI menetapkan Wakil Presiden yang baru, mari kita dukung bersama. Kepentingan bangsa dan negara harus selalu berada di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan,” pungkas Ali Mahsun.
TENTANG APKLI MERAH PUTIH
Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) merupakan organisasi yang berkomitmen memperjuangkan pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, mikro, serta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
Narahubung:
Humas APKLI Merah Putih
(Putra/Red)