Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

GERTAK SUMBAR Adukan Dugaan Korupsi Pengelolaan Padang Industrial Park ke KPK, Desak Penelusuran Aset Daerah Seluas 108 Hektare

Senin, 16 November 2026 | November 16, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T09:56:42Z
GERTAK SUMBAR Adukan Dugaan Korupsi Pengelolaan Padang Industrial Park ke KPK, Desak Penelusuran Aset Daerah Seluas 108 Hektare

JAKARTA,– Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR) secara resmi mengadukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP) kepada tiga institusi penegak hukum di tingkat pusat.
Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor Polri), serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jampidsus Kejagung), Senin (16/11/2026).

Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya yang bersumber dari uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun pengaduan GERTAK SUMBAR disampaikan oleh Aryanda Putra, S.H., Dr. Muhammad Jamil, S.Sos.I., M.A., Viedro Bernanda Fitraski, S.H., Fadhli Hakimi, S.E., dan Ilham Priduan Zulfira, S.P.

Dalam pengaduan tersebut, GERTAK SUMBAR memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum. 

Di antaranya menyangkut dugaan penyimpangan penyertaan modal daerah, ketidaksesuaian setoran saham, penguasaan dan pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 108 hektare, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), investasi pembangunan infrastruktur menggunakan APBD, hingga penerimaan dan penggunaan dana dividen perusahaan.

Rangkaian persoalan tersebut disebut berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah sejak 1994 hingga perkembangan terakhir pada 2026.
GERTAK SUMBAR menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan administrasi korporasi ataupun sengketa bisnis antarperseroan.

 Sebab, terdapat aset dan investasi pemerintah daerah yang harus dipastikan status hukum, nilai ekonomi, serta pertanggungjawabannya.

"Kami menyampaikan pengaduan ini karena ada kepentingan publik yang sangat besar untuk dilindungi. Tanah yang dibebaskan menggunakan uang APBD, penyertaan modal pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, hingga hak ekonomi berupa dividen harus memiliki kejelasan dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara hukum," demikian penegasan GERTAK SUMBAR dalam substansi pengaduannya.

PERTANYAKAN STATUS 108 HEKTARE TANAH YANG DIBEBASKAN MENGGUNAKAN APBD
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian GERTAK SUMBAR adalah keberadaan tanah seluas kurang lebih 108 hektare di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan dalam pengaduan, pengadaan tanah tersebut bermula dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada awal 1990-an untuk membangun kawasan industri.
Dalam proses pembebasannya, pemerintah daerah disebut menggunakan dana APBD sekitar Rp1.958.776.505.

Selanjutnya, tanah tersebut ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Andalas Rekasindo Pratama senilai Rp3 miliar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1995.
Namun, dalam perjalanan pengelolaan investasi tersebut, muncul sejumlah persoalan yang menurut GERTAK SUMBAR perlu diperiksa secara menyeluruh.
Salah satunya berkaitan dengan perbedaan komposisi kepemilikan saham. Perda Nomor 5 Tahun 1995 menetapkan kepemilikan saham pemerintah daerah sebesar 51 persen dan pihak swasta sebesar 49 persen.

Sementara itu, Akta Pendirian PT ARP Nomor 183 mencatat komposisi kepemilikan saham sebesar 50 persen berbanding 50 persen.

Selain persoalan komposisi saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 8 September 1999 juga disebut mencatat bahwa pihak swasta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran modal yang dipersyaratkan.

Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan mekanisme penyetoran saham melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Juni 1999, yang membuka mekanisme penyertaan tanah seluas 108 hektare dengan nilai Rp5.000 per meter persegi atau setara Rp5,4 miliar.

Dengan demikian, terdapat selisih Rp2,4 miliar dibandingkan nilai penyertaan modal sebesar Rp3 miliar sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1995.
GERTAK SUMBAR mempertanyakan dasar hukum perubahan nilai tersebut, mekanisme penilaian aset, pencatatan capital gain dan goodwill, serta pengaruhnya terhadap pemenuhan kewajiban penyetoran modal para pemegang saham.

"Hal mendasar yang ingin kami pastikan adalah bagaimana sebenarnya proses perubahan nilai penyertaan tersebut dilakukan. Apakah seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, apakah persetujuan korporasi telah dilaksanakan secara sah, dan apakah setiap kewajiban penyetoran modal telah benar-benar dipenuhi," menjadi salah satu poin yang ditekankan dalam pengaduan tersebut.
Menurut GERTAK SUMBAR, persoalan tersebut penting karena menyangkut aset daerah yang berasal dari uang publik dan tidak boleh kehilangan kejelasan status maupun pertanggungjawabannya.

AUDIT INVESTIGATIF BPKP JADI SALAH SATU DASAR PENGADUAN
Persoalan pengelolaan aset tersebut semakin mendapat perhatian ketika tanah yang menjadi objek penyertaan modal pemerintah daerah kemudian berkaitan dengan hubungan investasi antara PT ARP dan PT PIP.
Dalam dokumen yang dirujuk GERTAK SUMBAR, tanah seluas kurang lebih 108 hektare tersebut disebut telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT PIP.

Sementara itu, proses penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam hasil pemeriksaan.

GERTAK SUMBAR juga merujuk pada simpulan dan rekomendasi audit investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang menguraikan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan aset dan investasi tersebut.

Di antaranya tidak diprosesnya HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ketidaksesuaian pemenuhan setoran modal pihak swasta, serta tambahan investasi pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD senilai Rp7.841.822.156,02.

Tambahan investasi infrastruktur tersebut, berdasarkan dokumen yang menjadi dasar pengaduan, disebut tidak dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT ARP maupun PT PIP.

Selain itu, GERTAK SUMBAR turut meminta aparat penegak hukum memeriksa secara utuh surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Surat tersebut berkaitan dengan risiko kehilangan aset tanah seluas 108 hektare serta risiko tidak diperolehnya dividen dan uang pemasukan akibat perubahan hak.

Bagi GERTAK SUMBAR, keseluruhan dokumen tersebut harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap sejarah pengadaan tanah, penyertaan modal, perubahan status hak atas tanah, pemanfaatan kawasan industri, hingga manfaat ekonomi yang diperoleh masing-masing pihak.

"Kami ingin ada pemeriksaan yang benar-benar menyeluruh. Jangan sampai tanah yang dibebaskan dengan uang rakyat, kemudian dijadikan penyertaan modal daerah, justru tidak memiliki kejelasan mengenai status penguasaan, hak ekonomi, dan pertanggungjawaban pengelolaannya," tegas GERTAK SUMBAR dalam pernyataan pengaduannya.

DUGAAN PENGGUNAAN DANA DIVIDEN Rp540 JUTA JUGA DIMINTA DIUSUT
Tidak hanya persoalan tanah dan penyertaan modal, GERTAK SUMBAR juga menyoroti penerimaan dividen PT ARP yang berasal dari PT PIP serta penggunaan dana perusahaan.
Dalam dokumen yang dirujuk, PT PIP disebut telah membagikan dividen bersih sebesar Rp1.530.000.000 kepada PT ARP pada Oktober 2014.

Selanjutnya, berdasarkan risalah RUPS PT ARP tanggal 29 Juni 2016, pembagian dividen tersebut diputuskan untuk ditunda dan ditempatkan pada rekening khusus atau escrow account sambil menunggu hasil audit BPKP.

Namun, laporan dan dokumen keuangan yang menjadi bagian dari pengaduan juga mencatat adanya penggunaan dana PT ARP oleh Direktur Utama sebesar Rp162.758.243 pada 2014 dan Rp377.335.040 pada 2015.

Jika dijumlahkan, penggunaan dana tersebut mencapai Rp540.093.283.
GERTAK SUMBAR mempertanyakan dasar penggunaan dana tersebut, termasuk apakah telah mendapatkan persetujuan yang sah dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada perusahaan serta para pemegang saham.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut belum menerima bagian dividen yang menjadi hak ekonominya.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penelusuran keuangan secara menyeluruh, mulai dari rekening koran, bukti transfer, dokumen persetujuan, pencatatan akuntansi, hingga pihak-pihak yang menerima manfaat dari penggunaan dana tersebut.

"Kami meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat angka yang tercantum dalam laporan keuangan. Yang harus ditelusuri adalah ke mana uang itu mengalir, siapa yang menguasai, siapa yang menggunakan, atas dasar persetujuan apa dana tersebut dikeluarkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya," tegas GERTAK SUMBAR.

Menurut mereka, penelusuran aliran keuangan menjadi bagian penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pihak tertentu.
MINTA PENANGANAN PERKARA SEBELUMNYA DIEVALUASI SECARA INDEPENDEN
GERTAK SUMBAR juga menyoroti riwayat penanganan persoalan penyertaan modal PT ARP dan PT PIP yang sebelumnya pernah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Berdasarkan dokumen yang dirujuk dalam pengaduan, penyidikan perkara tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tanggal 14 September 2021.

Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut telah menempuh sejumlah langkah penyelesaian melalui jalur keperdataan dan pendampingan hukum.

Kemudian, pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan perseroan PT ARP dan memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan dengan melibatkan ahli yang ditunjuk melalui BPKP.

GERTAK SUMBAR menyatakan menghormati seluruh proses dan kewenangan hukum yang telah ditempuh institusi sebelumnya.

Namun, menurut mereka, penghentian penyidikan pada 2021 tidak serta-merta menutup ruang untuk melakukan pemeriksaan terhadap fakta, dokumen, transaksi, ataupun dugaan perbuatan lain yang belum menjadi objek penanganan sebelumnya, sepanjang masih memenuhi persyaratan hukum untuk ditindaklanjuti.

"Kami tidak sedang menyimpulkan adanya kesalahan ataupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara sebelumnya. 

Kami menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Akan tetapi, kami meminta agar riwayat penanganan perkara, dasar penghentian penyidikan, ruang lingkup pemeriksaan sebelumnya, serta perkembangan dokumen dan fakta setelahnya dapat ditelaah secara independen," demikian penegasan GERTAK SUMBAR.
Mereka berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan tidak ada fakta penting yang terlewat dalam proses penanganan persoalan aset daerah tersebut.

TUJUH TUNTUTAN GERTAK SUMBAR KEPADA TIGA INSTITUSI PENEGAK HUKUM
Dalam pengaduan yang disampaikan, GERTAK SUMBAR merumuskan tujuh tuntutan utama kepada aparat penegak hukum.

Pertama, kepada KPK.
GERTAK SUMBAR meminta KPK melakukan verifikasi, penelaahan, dan pendalaman secara independen terhadap seluruh dokumen pengaduan.

KPK juga diminta menguji terpenuhi atau tidaknya kriteria kewenangan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang KPK, termasuk aspek keterlibatan penyelenggara negara dan indikasi kerugian keuangan negara.

Selain itu, KPK diharapkan menelusuri peran setiap pihak, aliran dana, manfaat ekonomi, status aset, perubahan komposisi saham, serta pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah.
GERTAK SUMBAR juga meminta koordinasi dan/atau supervisi terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian dan Kejaksaan apabila diperlukan sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan.
Kedua, kepada Kortastipidkor Polri.
GERTAK SUMBAR meminta Kortastipidkor Polri menerima dan menindaklanjuti pengaduan melalui proses penelaahan serta penyelidikan dan/atau penyidikan apabila ditemukan dasar yang cukup.
Penelusuran aliran dana, transaksi keuangan, penerimaan dividen, penggunaan dana perusahaan, transaksi tanah, hingga transaksi dengan pihak terafiliasi juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.
Ketiga, kepada Jampidsus Kejaksaan Agung.
GERTAK SUMBAR meminta Jampidsus melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan mengevaluasi riwayat penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Khususnya, terkait dasar, ruang lingkup, dan pertimbangan hukum diterbitkannya SP3 pada 14 September 2021, termasuk dokumen hasil penyidikan serta audit yang mendasarinya.
Mereka juga meminta agar diperiksa apakah terdapat fakta, transaksi, atau dugaan perbuatan lain yang berbeda dari objek penyidikan sebelumnya dan masih dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum.
Keempat, penelusuran menyeluruh terhadap tanah seluas 108 hektare.
GERTAK SUMBAR mendesak ketiga institusi penegak hukum menelusuri status hukum dan penguasaan tanah tersebut, mulai dari proses pengadaan, penyerahan, penyertaan modal, penerbitan HGB, perubahan dan pemecahan bidang tanah, hingga transaksi dengan pihak ketiga.
Kelima, pemeriksaan dan rekonsiliasi seluruh komponen keuangan dan investasi daerah.
Pemeriksaan diminta mencakup setoran modal pihak swasta, perubahan nilai penyertaan, investasi infrastruktur dari APBD sebesar Rp7.841.822.156,02, dividen Rp1.530.000.000, serta penggunaan dana perusahaan sebesar Rp540.093.283.
GERTAK SUMBAR juga meminta koordinasi dengan BPK, BPKP, dan/atau lembaga pemeriksa berwenang untuk memastikan besaran kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keenam, pemeriksaan pertanggungjawaban seluruh pihak berdasarkan peran dan perbuatannya.
Pemeriksaan diminta mencakup pihak swasta, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pejabat pemerintah daerah, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan dokumen dan alat bukti.
Namun, GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa pemeriksaan harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ketujuh, kepastian status penanganan dan perkembangan pengaduan.
GERTAK SUMBAR meminta kepastian penerimaan pengaduan, mekanisme tindak lanjut, koordinasi antarlembaga, serta penyampaian informasi perkembangan penanganan melalui saluran komunikasi yang sesuai ketentuan hukum.
GERTAK SUMBAR: JANGAN BIARKAN ASET DAERAH KEHILANGAN KEPASTIAN HUKUM
GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun tuduhan terhadap individu maupun mendahului proses penegakan hukum.
Mereka menyerahkan sepenuhnya penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang harus bertanggung jawab, serta besaran kerugian keuangan negara kepada aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan.
GERTAK SUMBAR juga menjelaskan bahwa angka-angka yang disampaikan merupakan komponen nilai ekonomi yang teridentifikasi dari dokumen dan masih membutuhkan verifikasi, rekonsiliasi, serta audit lebih lanjut.
Dengan demikian, seluruh angka tersebut tidak serta-merta dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yang telah final.
Meski demikian, mereka menilai persoalan ini memiliki kepentingan publik yang sangat besar karena menyangkut aset daerah, investasi pemerintah, penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur, serta hak ekonomi pemerintah daerah dari hasil pengelolaan kawasan industri.
"Kami tidak meminta aparat penegak hukum membenarkan dugaan kami. Kami meminta aparat penegak hukum membuktikan atau membantah dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas GERTAK SUMBAR.
Mereka berharap KPK, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus Kejaksaan Agung dapat menjalankan kewenangannya secara profesional serta membangun koordinasi yang efektif agar penanganan persoalan tersebut tidak terfragmentasi ataupun saling menunggu.
Bagi GERTAK SUMBAR, persoalan pengelolaan PT ARP dan PT PIP bukan sekadar persoalan dua perusahaan, perubahan komposisi saham, ataupun status sebidang tanah.
Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut integritas tata kelola keuangan daerah, perlindungan kekayaan publik, serta hak masyarakat Sumatera Barat untuk mengetahui bagaimana aset dan investasi daerah dikelola.
"108 hektare itu bukan sekadar angka di atas peta. Di dalamnya terdapat uang rakyat, penyertaan modal pemerintah daerah, hak ekonomi pemerintah, dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat yang wajib dilindungi," demikian penegasan GERTAK SUMBAR.
Mereka menyatakan akan terus mengawal pengaduan tersebut melalui jalur konstitusional, profesional, dan bertanggung jawab hingga terdapat kejelasan mengenai status aset, pengelolaan investasi, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat.
GERTAK SUMBAR berharap pengaduan ini menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuka secara terang seluruh persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah tersebut.
Sebab, setiap rupiah uang publik dan setiap aset yang berasal dari kekayaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
SELAMATKAN ASET DAERAH, TELUSURI ALIRAN KEUANGAN, DAN TEGAKKAN AKUNTABILITAS!
Demikian pernyataan resmi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR) dalam pengaduan masyarakat kepada KPK, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 
(Husna/Red)
×
Berita Terbaru Update