LEBAK - BANTEN - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Kabar itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.
"Memang benar pagi hari tadi, Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niat untuk mengundurkan diri," ujar Prasetyo.
Namun, hingga Selasa malam, Gibran masih sah menjabat sebagai Wakil Presiden. Belum ada surat pengunduran diri resmi yang diajukan.
Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, menegaskan bahwa menyampaikan niat dalam pertemuan tidak sama dengan pengunduran diri secara formal.
"Jadi secara formal belum ada Wapres Gibran untuk mundur, ini yang sering disalahartikan," kata Freddy dalam program Kompas Petang, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, usai acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana, Gibran tidak memberikan konfirmasi soal mundur. Ia justru menyebut Presiden Prabowo menyarankan agar dirinya tetap bertahan dan memperjuangkan kasusnya di PTUN.
"Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.
Jika Mundur Dengan Hormat, Berhak Pensiun
Komentator politik Eli Sahroni menjelaskan, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan diberhentikan dengan hormat, maka ia berhak mendapatkan pensiun.
Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
Dalam Pasal 6 UU tersebut disebutkan, bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun setiap bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok.
Penjelasan UU itu menyebut, yang dimaksud berhenti dengan hormat termasuk berhenti atas permintaan sendiri.
"Jadi mundur itu bukan berarti hilang semua hak. Selama pemberhentiannya dengan hormat, negara tetap memberikan hak pensiunnya. Beda cerita kalau diberhentikan lewat pemakzulan karena tidak hormat," ujar Eli Sahroni.
Selain pensiun, bekas Wapres juga berhak atas tunjangan, biaya rumah tangga, biaya kesehatan, rumah kediaman, dan kendaraan beserta pengemudinya, sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 UU 7/1978.
Putusan MK dan MA Bukan Putusan Pidana
Eli Sahroni menegaskan, publik tidak boleh mencampuradukkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan pidana.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026, amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA.
Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dan tidak memerintahkan pemberhentiannya sebagai Wakil Presiden.
"MK tidak menyatakan Gibran terbukti tidak memenuhi syarat, MK tidak mendiskualifikasi, MK tidak memberhentikan," kata Eli.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 merupakan perkara Tata Usaha Negara. MA mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Menurut Eli, putusan MA itu membatalkan dokumen administratif, bukan menghukum orang.
"MA tidak bilang Gibran memalsukan ijazah. MA tidak memenjara Gibran. Itu harus diluruskan," tegasnya.
Bisakah Tetap Dipidana?
Eli Sahroni menjelaskan, kemungkinan pidana tetap terbuka, tetapi harus melalui perkara pidana yang terpisah, bukan otomatis dari putusan MK dan MA.
Untuk dapat dipidana, harus dibuktikan unsur-unsurnya, seperti siapa yang membuat dokumen, apa yang dipalsukan, dan apakah Gibran mengetahui dan sengaja memakai dokumen yang diketahuinya palsu.
"Batalnya surat keterangan belum tentu sama dengan Gibran memalsukan. Bisa saja suket batal karena prosedurnya salah, pejabatnya salah menerbitkan, datanya tidak lengkap. Itu ranah administrasi, bukan langsung pidana," jelasnya.
Ia menambahkan, pengunduran diri tidak menghapus pertanggungjawaban pidana jika memang ada perbuatan pidana. Namun sebaliknya, mundur juga tidak otomatis membuat seseorang menjadi terpidana.
"Mundur bukan amnesti, tapi mundur juga bukan vonis. Semua harus dibuktikan di pengadilan pidana dengan asas praduga tak bersalah," pungkas Eli Sahroni yang biasa di panggil King Badak Ketua Umum Badak Banten Perjuangan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan apakah Gibran akan benar-benar mengajukan surat pengunduran diri secara resmi, atau tetap bertahan dan memperjuangkan kasusnya di PTUN.
(Red)
