Keluhan wartawan antara lain berkaitan dengan pembayaran hak media yang disebut belum direalisasikan meskipun kewajiban publikasi dan penyerahan kliping pemberitaan telah dipenuhi.
Sejumlah wartawan mempertanyakan proses administrasi pembayaran yang berada di lingkungan Diskominfo Kabupaten Solok. Sebelumnya, nama Bendahara Diskominfo, Nurullah, sempat disebut dalam pembahasan mengenai proses pencairan tersebut.
Namun, seorang pejabat yang mengetahui proses administrasi dan meminta identitasnya dirahasiakan menyebut dokumen pertanggungjawaban sejumlah media telah lengkap dan masih menunggu persetujuan kepala dinas.
“Semua LPJ/SPJ kawan-kawan media sebenarnya sudah lengkap di meja Kadis, baik untuk pariwara, kliping, maupun rilis berita. Syarat administrasi sudah terpenuhi dan tinggal menunggu tanda tangan beliau,” ujar sumber tersebut.
Menurut sumber itu, proses pembayaran disebut belum berjalan karena dokumen tersebut belum ditandatangani kepala dinas. Alasan yang disampaikan, menurut sumber, berkaitan dengan persoalan komunikasi dan penghargaan terhadap kepala dinas.
Keluhan juga muncul dari internal Diskominfo. Seorang pegawai mengaku merasa tertekan dengan pola komunikasi pimpinan yang dinilainya tidak kondusif.
“Kadis sering mengancam akan ‘habis-habisan’ jika ada yang bermacam-macam dengannya,” ujar pegawai tersebut.
Pegawai itu juga menyebut adanya pernyataan mengenai kedekatan kepala dinas dengan sejumlah tokoh. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Selain itu, pegawai tersebut mengeluhkan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi kerja yang dinilai cukup jelas dalam pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.
“Kalau ada mutasi, kami rela dimutasi ke mana saja asalkan tidak lagi menjadi bawahan beliau,” katanya.
Keluhan lainnya disampaikan awak media bernama Lina. Ia mengaku pernah mendengar pernyataan yang menurutnya berkaitan dengan dinamika politik lokal ketika berada di ruangan kepala dinas.
“Kadis sempat mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu adalah ‘orangnya Bu Emiko’ sehingga harus dipotong sesuai perintah Bu Nia. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi kami,” ujar Lina.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan Lina dan belum mendapat konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut maupun Kepala Diskominfo Kabupaten Solok.
Sejumlah wartawan dan pegawai berharap Pemerintah Kabupaten Solok memberikan perhatian terhadap berbagai keluhan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap tata kelola serta komunikasi di lingkungan Diskominfo.
Evaluasi dinilai penting agar pelayanan informasi publik, hubungan dengan media, serta pelaksanaan tugas internal Diskominfo dapat berjalan sesuai ketentuan.
(Husn/Red)
