SJN,Lebak Banten
Akhirnya menjadi pusat perhatian serius oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, terkait aturan sanksi keras bagi dapur Makanan Gizi Gratis yang tak penuhi standar,10/01/2026
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur sanksi bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan kepada awak media, juknis ini akan diterbitkan dalam waktu dekat,terangnya pekan lalu.
"Sekarang kita juga akan keluar dalam waktu dekat juknis yang keras mengenai dapur-dapur nanti yang tidak sesuai standar, kita akan berikan peringatan satu, dua, dan ketika peringatan ketiga kita akan tutup," kata Nanik usai meninjau program MBG di SMK 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Setahun Program MBG, BGN Klaim Lampaui Target hingga 55,1 Juta Penerima Menurut rencana, juknis ini akan menjadi pedoman tegas bagi para pengelola program MBG.
Juru Masak Dapur Mitra MBG Harus bersertifikat "Nah, itu antara lain sikap keras kita nanti sebentar lagi akan diluncurkan juknisnya.
Mungkin dua tiga hari ini," tegasnya.
Nanik menambahkan" pihaknya akan terus bekerja keras menciptakan agar tidak lagi ada kejadian luar biasa (KLB) terkait MBG. "Untuk mencapai zero (accident).
Kalau menggaransi itu Allah yang garansi ya, tapi kita akan berusaha bekerja keras untuk meminimalisir," ungkap Nani
Kami Akan Berusaha Keras Nanik juga mengeklaim, pelaksanaan program MBG juga terus membaik.
Akibat dari pengaturan yang dilakukan dari BGN di antaranya karena mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga menggunakan air bersih.
"Alhamdulillah dari bulan September, Agustus-September yang luar biasa Anda melihat, kan makin ke sini makin berkurang. Tadi sudah saya sebutkan, antara lain karena kita ketat," kata Nanik. "SLHS wajib.
Karena kemarin banyak ditemukan e-coli di air, air sekarang harus menggunakan air galon bermerek yang maksudnya terjamin tidak ada bakterinya, bebas e-coli,"tutupnya
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Fast Respon Indonesia Center DPC FRIC kabupaten Lebak A.Sutisna menanggapi hal ini" kami sambut baik akan di buatkan juknis dan sangsi keras kepada pelaku dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar,ungkapnya.
"Kami berharap di saat sudah selesai digodog juknis dari BGN pusat,agar juknis ini di patuhi oleh semua dapur MBG serta dari pihak pengawasan agar lebih intensif dan serius serta di laksanakan sangsi yang keras apabila masih ada dapur MBG yang tidak memenuhi standar, tegasnya.
Kami mendorong
bukan hanya sanksi standar operasi saja yang di godog oleh BGN pusat juga masalah bahan makanan diutamakan dari bahan lokal ,yaitu bahan makanan yang berstandar gizi, untuk meningkatkan nilai UMKM di masyarakat setempat,tutupnya
(Syam/Red)
