SJN |JAYAPURA,Perjuangan Frans Kaisiepo (1921–1979) tidak hanya dikenang sebagai pendukung integrasi, tetapi sebagai seorang konfrontator politik yang berani menantang Belanda di meja perundingan dan di medan pergerakan bawah tanah. Kunci perjuangannya adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk "Negara Boneka Papua" buatan kolonial.
1. Perang Simbolis Mengganti Nama Papua.
Perjuangan sengit pertama Kaisiepo terjadi di arena politik. Dalam upaya membentuk Federasi Indonesia Timur, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino pada Juli 1946.
Kaisiepo, yang menjadi satu-satunya perwakilan asli Papua saat itu, menolak keras rencana Belanda untuk menjadikan Papua sebagai negara terpisah. Puncak konfrontasi simbolisnya adalah penolakan terhadap nama yang diusulkan Belanda untuk wilayah tersebut.
Dia mengusulkan nama "Irian" yang memiliki makna filosofis dan politis tegas: "Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland" atau "Ikut Republik Indonesia Anti-Kolonialisme." Usulan nama ini secara terbuka menyatakan orientasi politik Papua ke Jakarta, bukan ke Den Haag.
Keputusan Kaisiepo menolak menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan memilih kata "Irian" menjadi catatan kunci dalam sejarah Konferensi Malino (Laporan Resmi Konferensi Malino, Juli 1946; Djamhari, S., 1995, Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat).
2. Membentuk Laskar dan Mendekam di Penjara.
Setelah perundingan yang gagal, Kaisiepo kembali ke Papua dan beralih ke jalur pergerakan langsung, mendirikan organisasi dan memimpin perlawanan.
Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Tujuannya adalah menghimpun kekuatan politik dan menanamkan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan rakyat Papua, bertentangan dengan propaganda Belanda.
Aktivitasnya yang masif, termasuk pengibaran bendera Merah Putih secara rahasia dan terang-terangan di berbagai tempat (sejak Agustus 1945), membuat Belanda murka. Selama periode 1954–1961, Belanda beberapa kali menangkap dan memenjarakan Kaisiepo di Biak dan Manokwari.
Penahanan yang berulang kali, yang berlangsung selama sekitar 7 tahun, membuktikan bahwa Belanda melihatnya sebagai ancaman nyata dan terorganisir di tanah Papua, bukan sekadar agitator biasa (Arsip Nasional RI, Dokumen Penahanan Tokoh Pro-Indonesia di Irian Barat; Biografi Frans Kaisiepo oleh Pemerintah RI).
3. Komando di Lapangan dalam Trikora
Perjuangan Kaisiepo memuncak saat Presiden Soekarno mendeklarasikan Trikora. Kaisiepo, yang baru bebas dari penjara, langsung mengambil peran sentral dalam operasi militer tersebut.
Setelah dibebaskan, ia menolak tawaran menjadi anggota delegasi Papua bentukan Belanda. Sebaliknya, ia mengatur dan memimpin gerakan bawah tanah untuk membantu Operasi Trikora.
Dia bertugas menyatukan suku-suku Papua dan mempersiapkan mereka untuk membantu para pejuang TNI yang diinfiltrasi ke Papua. Bantuan ini sangat krusial, terutama dalam hal logistik, intelijen, dan panduan medan yang ekstrem, yang membuat banyak pasukan gerilya Indonesia selamat dan berhasil menjalankan misi.
Sumber Sejarah: Kontribusi lokal Kaisiepo dan para pejuang Papua diakui oleh Komando Mandala sebagai faktor penentu keberhasilan fase infiltrasi, yang pada akhirnya menekan Belanda untuk menyetujui Perjanjian New York (Djamhari, S., 1995; Kesaksian Para Veteran Trikora).
Penghargaan Nasional:
Perjuangan sengit Frans Kaisiepo diakui secara abadi oleh negara. Ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keppres No. 077/TK/1993. Wajahnya diabadikan di mata uang Rp10.000 edisi saat ini.
(Red)
