SJN,Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sangat berpihak kepada PKL dan UMKM. Namun, mengapa "tumpul atau tidak berjalan" di bawah, SALAH SIAPA?, tegas dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Ketua Umum APKLI-P dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), Jakarta, 5/1/2026.
Jakarta — Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) sekaligus Presiden KAI, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang secara ideologis dan moral sangat berpihak kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ia mempertanyakan mengapa berbagai kebijakan pro-rakyat kecil tersebut kerap tidak berjalan efektif bahkan tumpul di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed dalam Special Podcast yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, bertempat di PG Center, Jakarta, dengan host Ali Akbar Soleman Batubara, Pemimpin Redaksi ABNNews.id , salah satu wartawan senior di Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian dari dukungan penuh PKL UMKM ke Presiden RI Ke-8.
Dalam perbincangan mendalam itu, dr. Ali Mahsun mengungkapkan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi rakyat kecil bukanlah retorika politik, melainkan telah ditunjukkan sejak masa kampanye Pilpres 2024, saat dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia hingga saat ini Januari 2026.
“Presiden Prabowo sangat menghormati dan membanggakan bahkan memuliakan pedagang kaki lima, pedagang bakso, warung tegal, UMKM, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya karena rezekinya halal. Itu saya dengar sendiri sejak beliau berkampanye, dan saya lihat konsistensinya sampai hari ini,” ujar dokter ahli kekebalan tubuh alumni FKUB dan FKUI.
Namun demikian, ia menyoroti adanya persoalan serius ketika kebijakan presiden tidak berjalan optimal di tingkat kementerian dan lembaga. Menurutnya, kondisi inilah yang memunculkan kegelisahan di kalangan rakyat kecil, PKL UMKM di negeri ini.
“Kalau kebijakan presiden sudah sangat jelas berpihak ke rakyat kecil, PKL UMKM, tapi di bawah tumpul dan tidak berjalan, pertanyaannya sederhana: salah siapa?” tegas Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012.
**Pengabdian Seorang Dokter untuk Rakyat Kecil*
Dalam podcast tersebut, Ali Akbar Soleman Batubara menyoroti pilihan hidup dr. Ali Mahsun ATMO yang meninggalkan kenyamanan profesi dokter ahli kekebalan tubuh untuk mendampingi PKL dan UMKM selama lebih dari 14 tahun sejak 2011 saat teramanahi Ketua Umum APKLI-P pada Munas IV di Semarang Jawa Tengah.
dr. Ali Mahsun menceritakan bahwa keputusan tersebut lahir dari pengalaman hidupnya sendiri yang berasal dari keluarga miskin di Mojokerto, Jawa Timur. Sejak kecil ia pernah merasakan hidup sebagai penjual keliling, buruh bangunan, tukang strum accu hingga harus berjuang keras sebagai sopir angkutan pedesaan guna menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Brawijaya, Malang.
“Saya pernah merasakan sendiri menjadi orang miskin. Orang miskin itu tidak punya banyak cita-cita, harapannya hanya satu: besok bisa makan dan anak bisa sekolah,” ungkap Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.
Pengalaman itulah yang membuatnya merasa terpanggil secara moral dan spiritual untuk memperjuangkan nasib pelaku ekonomi kecil. Ia menyebut pengabdiannya sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
“Ini bukan soal politik atau materi. Ini panggilan hati. Saya dedikasikan hidup, pengalaman dan ilmu saya untuk mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil,” imbuh Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.
**UMKM Penopang Utama Bangsa*
dr. Ali Mahsun memaparkan bahwa UMKM dan PKL merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data, terdapat sekitar 64,5 juta UMKM di Indonesia. Jika satu UMKM menghidupi minimal tiga orang, maka lebih dari 180 juta rakyat menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
“UMKM menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Kalau sektor ini runtuh, maka kedaulatan ekonomi bangsa juga runtuh,” tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS).
Namun ironisnya, hingga kini para pelaku ekonomi rakyat kecil masih menghadapi persoalan mendasar, terutama tidak adanya kepastian hukum atas tempat dan lahan usaha, keterbatasan akses permodalan, kapasitas buildingnya masih rendah, serta minimnya pendampingan dari negara.
Ia mendorong agar Perpres 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dinaikkan statusnya menjadi UU. Kenapa? Agar implementasinya memberikan kepastian hukum yang jelas: di mana boleh berjualan, kapan boleh berjualan, dan bagaimana negara melindungi mereka, bukan menjadikan PKL sebagai komoditas politik musiman di saat pemilu.
**Ada Kuda Troyo Di Kabinet Merah Putih dan Dorong Evaluasi*
Dalam diskusi tersebut, dr. Ali Mahsun juga melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pembantu presiden yang dinilainya tidak sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo. Ia menyebut adanya indikasi “Kuda Troya” di dalam kabinet merah putih yang membuat kebijakan presiden tidak berjalan maksimal. Bahkan tumpul dan tidak berjalan di bawah. Ini sangat berbahaya dan harus segera dituntaskan.
“Kalau presiden sudah tegas dan jelas keperpihakannya, tapi menterinya tidak jalan atau malah berseberangan. Ini berbahaya. Karena menyangkut marwah kepemimpinan, harkat martabat bangsa, dan masa depan Indonesia. Untuk itu, selaku Ketua Umum APKLI-P, saya beserta PKL UMKM pasang badan untuk Presiden Prabowo tuntaskan Kuda Troya ini secepat-cepatnya,” ujar lelaki sahaja putra asli Mojokerto Jawa Timur..
Ia menilai perlunya langkah tegas, termasuk evaluasi total kinerja kabinet merah putih dan resuffle terhadap pejabat yang tidak memiliki keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Menurutnya, Presiden Prabowo membutuhkan pembantu-pembantu yang berani, berkarakter, dan memahami denyut nadi penderitaan rakyat kecil. Paling tidak butuh 9 anggota kabinet yang punya berkarakter seperti Purbaya dan Sjafrie Sjamsoeddin.
**Pesan untuk PKL dan UMKM**
Menutup perbincangan, dr. Ali Mahsun menyampaikan pesan penuh semangat kepada para PKL dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar tetap optimis dan tidak menyerah.
“Terus berjualan, terus bekerja, jaga solidaritas, dan jangan putus asa. Kami tidak minta apa-apa dari negara, hanya satu: kepastian hukum dan keberpihakan yang nyata. Kalian adalah penentu masa depan bangsa,” pungkasnya.
Podcast ini diharapkan menjadi ruang refleksi publik sekaligus dorongan moral agar kebijakan ekonomi kerakyatan benar-benar dijalankan secara konsisten dari pusat hingga ke akar rumput.
(Putra/Red)
